Bulan: Juli 2020

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa dalam PPKD

TUPOKSI SEKDES DALAM PPKD(Berdasarkan Permendagri 20/2018) Pasal 5 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan rancangan …

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa dalam PPKD Selengkapnya »

Pengertian Transparan Pada Pemerintah Desa

Sebuah badan/lembaga/organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah transparansi. Mengapa transparansi itu penting? Karena transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap badan/ lembaga/ organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini pemerintah. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, …

Pengertian Transparan Pada Pemerintah Desa Selengkapnya »

Desa Otonomi Tingkat 3

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah mengatur letakkan desa dengan sistem pemerintahannya berbanding lurus dengan pemerintahan kakbupaten/kota. Hal ini dapat kita lihat uraian berikut: Kedudukan. Kabupaten/Kota adalah pemerintahan tersendiri yang berada di wilayah Propinsi tetapi bukan bagian dari Pemerintahan Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah pemerintahan tersendiri yang berada di wilayah Kabupaten/Kota tetapi …

Desa Otonomi Tingkat 3 Selengkapnya »

BPD bisa Berkata Tidak apabila Pemdes tidak lakukan ini

BPD HARUS BERKATA TIDAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Nomor 114 Tahun 2014, Nomor 20 Tahun 2018, Permendesa Nomot 17 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, maka BPD harus berkata “tidak” atau menolak apabila: 1. Tidak dilibatkan dalam …

BPD bisa Berkata Tidak apabila Pemdes tidak lakukan ini Selengkapnya »

Sedikit Perbedaan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Koperasi

Antara BUMDes dan Koperasi Ada perbedaan antara BUMDes dg Koperasi, tapi kalau dilihat dari implikasinya keduanya hampir mirip. Bumdes keanggotaan tidak terikat, sedangkan Koperasi bersifat wajib ketika menjadi anggota. Secara lebih detail :1. BUMDes dibentuk dengan perbuatan hukum publik, yakni melalui Peraturan Desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Sedangkan Koperasi merupakan institusi hukum privat, yakni …

Sedikit Perbedaan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Koperasi Selengkapnya »

Macam-macam LKD dan Juga Badan Desa

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di desa, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018, dan nomor 44 tahun 2016, serta Perraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 ada beberapa hal penting yang harus dipahami, karena ada perbedaan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur tentang itu. Hal- hal yang berlaku sekarang antara lain: Macam-macamnya: 1. Lembaga …

Macam-macam LKD dan Juga Badan Desa Selengkapnya »

Seharusnya ada dan Tidaknya Staf Perangkat Desa

STAF PERANGKAT DESA Berkaitan dengan Staf Perangkat Desa, ada baiknya dicermati rujukan aturannya, yaitu yang terdapat pada Permendagri Nomor 83 tahun 2015, yang mana pada pasal 8, ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut: “(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, …

Seharusnya ada dan Tidaknya Staf Perangkat Desa Selengkapnya »

Evaluasi Kinerja Kades oleh BPD

LAPORAN KEPALA DESA DAN LAPORAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA A. Laporan Kades Dalam satu tahun anggaran, Kepala Desa itu harus membuat empat macam Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah disepakati atau disetujui oleh BPD. Empat laporan Kades itu adalah: 1. LRP APBDes SM 1 (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester …

Evaluasi Kinerja Kades oleh BPD Selengkapnya »

Peran dan Tugas Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD)

Adapun tugas lembaga kemasyarakatan Desa dijelaskan dalam pasal 94 ayat 3 UU Desa dan pasal 150 ayat PP 43. Dimana berangkat dari pola hubungan antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif, maka tugas yang bisa dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan desa meliputi: 1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu upaya untuk meningkatkan harkat …

Peran dan Tugas Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) Selengkapnya »

testtest